Nama: Natalia Arishandy Santoso
NRP: 3203013148
Pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pada umumnya masyarakat belum mengetahui seberapa penting Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena sebagian orang beranggapan tidak wajib mempunyai padahal sebenarnya anggapan itu salah NPWP sebaiknya wajib dipunyai oleh Wajib Pajak, karena NPWP digunakan sebagai identitas dari WajibPajak. Sedangkan untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) tidak kalah penting dengan NPWP, PPKP juga merupakan hal wajib bagi Pengusaha Kena Pajak karena itu merupakan laporan atas kegiatan usaha baik itu di tempat tinggal atau di tempat kerja / kantor, serta untuk mengetahui identitas Pengusah Kena Pajak.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan wajibmendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak". Nomor Pokok Wajib Pajak ialah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak diwajibkan mencatumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Jika ada Wajib Paajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan.
Semua Wajib Pajak wajib mempunyai NPWP berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai WP sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenal pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah Badan, Orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP, pengurus, komisaris, dan pemegang saham perusahaan.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU KUP "Setiap Wajib Pajak seebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang undang Pajak Pertambaan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untukdikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak". Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ialah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan peraaturan perundangan-undangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan diberikan juga Pengukuhan PKP. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor DIrektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha (apabila pada tempat tinggal tersebut ada kegiatan usaha) dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kependudukan pengusaha dengan tempat kegiatan usaha dilakukan.
Perlu diketahui bahwa ada jangka waktu pendaftaran NPWP dan Pelaporan kegiatan usaha:
l Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha / pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu bulan setelah mulainya usaha. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu pendirian dan saat usaha dimulai.
l Wajib pajak orang priibadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sampai dengan satu bulan Memperoleh penghasilan yang jumlanya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya.
l Selain peraturan yang tertera diatas yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.
l Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha / pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusah Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang kena Pajak dan Jasa kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
l Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban diatas diterbitkan NPWP dan PPKP secara jabatan.
Maksud dari poin terakhir diatas jika wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi kewajiban untuk minta NPWP / PKP maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan atau mengukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
Tempat pendaftaran diri untuk Memperoleh NPWP yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat - tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Jika tadi NPWP dan PPKP wajib diterbitkan, maka NPWP dan PPKP bisa dihapuskan apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, Wajip Pajak badan dibubarkan secara resmi, Wajib Pajak tidak ditemukan lagi, Wajib Pajak sudah bangkrut / tidak punya kekayaan lagi, Wajib Pajak sudah tidak ada Utang Pajak lagi.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, NPWP dan PPKP sangatlah penting karena NPWP berfungsi untuk Identitas Wajib Pajak, sarana dalam administrasi perpajakan, serta menjaga ketertiban pembayaran pajak. Setiap Wajib Pajak hanya akan diberi satu NPWP. Dari fungsi tersebut manfaatnya jugaada yaitu Wajib Pajak bisa meminjam modal di bank jika ingin mendirikan usaha. Untuk PPKN berfungsi untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajakyang sebenarnya, serta untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pnjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Manfaatnya juga dapat dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu, untuk dapat menjadikan rekan pemerintah dalam mendaftarkan tender proyek pemerintah, serta untuk memperoleh pembayaran dari Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar